Kabupaten Magetan Terpilih (Kembali) Mengikuti Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Tahun 2020

SPBE merupakan singkatan dari Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) adalah penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada Pengguna SPBE. Hal ini seperti yang tertuang pada Peraturan Presiden No. 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. SPBE ditujukan untuk untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel serta pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya. Tata kelola dan manajemen sistem pemerintahan berbasis elektronik secara nasional juga diperlukan untuk meningkatkan keterpaduan dan efisiensi sistem pemerintahan berbasis elektronik.

Revolusi teknologi informasi dan komunikasi (TIK) memberikan peluang bagi pemerintah untuk melakukan inovasi pembangunan aparatur negara melalui penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) atau E-Government, yaitu penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan TIK untuk memberikan layanan kepada instansi pemerintah, aparatur sipil negara, pelaku bisnis, masyarakat dan pihak-pihak lainnya. SPBE memberi peluang untuk mendorong dan mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang terbuka, partisipatif, inovatif, dan akuntabel, meningkatkan kolaborasi antar instansi pemerintah dalam melaksanakan urusan dan tugas pemerintahan untuk mencapai tujuan bersama, meningkatkan kualitas dan jangkauan pelayanan publik kepada masyarakat luas, dan menekan tingkat penyalahgunaan kewenangan dalam bentuk kolusi, korupsi, dan nepotisme melalui penerapan sistem pengawasan dan pengaduan masyarakat berbasis elektronik.

 

Pemerintah menyadari pentingnya peran SPBE untuk mendukung semua sektor pembangunan. Upaya untuk mendorong penerapan SPBE telah dilakukan oleh pemerintah dengan menerbitkan peraturan perundang-undangan sektoral yang mengamanatkan perlunya penyelenggaraan sistem informasi atau SPBE. Sejauh ini kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah telah melaksanakan SPBE secara sendiri-sendiri sesuai dengan kapasitasnya, dan mencapai tingkat kemajuan SPBE yang sangat bervariasi secara nasional. Untuk membangun sinergi penerapan SPBE yang berkekuatan hukum antara kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah, diperlukan Rencana Induk SPBE Nasional yang digunakan sebagai pedoman bagi Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah untuk mencapai SPBE yang terpadu. Rencana Induk SPBE Nasional disusun dengan memperhatikan arah kebijakan, strategi, dan inisiatif pada bidang tata kelola SPBE, layanan SPBE, TIK, dan SDM untuk mencapai tujuan strategis SPBE tahun 2018 - 2025 dan tujuan pembangunan aparatur negara sebagaimana ditetapkan dalam RPJP Nasional 2005 - 2025 dan Grand Design Reformasi Birokrasi 2010 - 2025.

 

 

 

 

 

 

 

 

Maksud , Tujuan & Ruang Lingkup :

·        

Maksud

Sosialisasi dilaksanakan dalam rangka pelaksanaan evaluasi internal Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik tahun 2020 yang merupakan rangkaian kegiatan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dari KemenpanRB berdasarkan Permenpan 5/2018 dengan maksud sbb:

1.      Memahami tujuan evaluasi serta penetapan ruang lingkup penilaian pelaksanaan SPBE

2.      Memahami metodologi penilaian pelaksanaan SPBE

3.      Memahami Langkah-langkah kerja yang harus dilakukan dalam proses evaluasi.

4.      Memahami mekanisme pelaporan atas penilaian pelaksanaan SPBE.

 ·         

Tujuan

1.  Mengetahui capaian kemajuan pelaksanaan SPBE pada Instansi Pusat dan Pemerintah

2.      Memberikan saran perbaikan untuk peningkatan kualitas pelayanan SPBE

3.      Menjamin kualitas pelaksanaan SPBE pada Instansi Pusat dan Pemerintah daerah.

 ·         

Ruang Lingkup

1.      Instansi Pemerintahan Pusat dan Daerah

2.      Mencakup 3 domain yaitu :

·         Kebijakan Internal

·         Tata Kelola

·         Layanan

 

Tahapan Evaluasi SPBE :

Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik memiliki 3 tahapan yaitu :

a.    Perencanaan

Mempersiapkan instrument evaluasi, mempersiapkan tim evaluator dan melakukan sosialisasi evaluasi.

b.    Pelaksanaan

Melakukan pengumpulan data dan penilaian melalui evaluasi mandiri, evaluasi dokumen, wawancara, dan / atau observasi lapangan.

c.    Pelaporan

Menyusun hasil penilaian dan seluruh bukti dukung, kemudian menyampaikan kepada Kementrian PANRB.

 

Tim Evaluator Internal K/L/D

Sekretaris K/L/D menetapkan Tim Evaluator Internal yang terdiri dari Pejabat/Pegawai yang terdiri dari Pejabat/Pegawai yang bersasal dari unit kerja/perangkat daerah yang menjalankan fungsi terkait dengan indikator-indikator penilaian evaluasi SPBE, antara lain: 

·           Proses Bisnis Pemerintahan

·           Organisasi dan ketatalaksanaan

·           Hukum

·           Teknologi Informasi dan komunikasi

·           Perencanaan

·           Akuntabilitas Kinerja

·           Penganggaran

·           Keuangan

·           Pengadaan

·           Kepegawaian

·           Kearsipan

·           Pengawasan

·           Pelayanan Publik

 

  Tahap Pelaksanaan (2020)

 

Pada tahun ini (2020) Kementrian PANRB akan melaksanakan evaluasi SPBE terhadap 130 Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah dan Kabupaten Magetan menjadi salah satu daerah yang terpilih mengikuti evaluasi SPBE 2020. Kegiatan Evaluasi SPBE dimaksud akan dilaksanakan berdasarkan Peraturan Menteri PANRB Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pedoman Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. Tim Evaluator Internal SPBE yang telah dibentuk bertugas untuk mengikuti setiap agenda kegiatan evaluasi SPBE. Adapun mekanisme kegiatan akan dilakukan secara daring (online) melalui tahapan-tahapan evaluasi SPBE sebagai berikut:

 

a.    Sosialisasi evaluasi SPBE        : 13-17 Juli 2020

b.    Evaluasi mandiri                        : 8 Juli – 30 Agustus 2020

c.    Wawancara                                : 12-30 Oktober 2020

 

 Tahap Pelaporan

Hasil Evaluasi Mandiri beserta berita acara yang telah disetujui/ditandatangani oleh Sekretaris Daerah disampaikan kepada Kementrian PANRB melalui aplikasi evaluasi SPBE yang disediakan Kementrian PANRB.

 

 Metodologi Evaluasi SPBE

Metodologi evaluasi SPBE memberikan penjelasan metode tingkat kematangan SPBE dan metode pelaksanaan evaluasi SPBE.

a.    Konsep Tingkat Tingkat Kematangan SPBE

Metode tingkat kematangan pada evaluasi SPBE dikembangkan berdasarkan model-model tingkat kematangan yang telah dipraktekkan secara luas, yaitu

 

1)  CMM/CMMI ( Capability Maturity Model / CMM Integration)

Merupakan model yang mengukur tingkat kematangan proses pengembangan piranti lunak yang menjadi dasar pengukuran tingkat kematangan tata kelola TIK, arsitektur TIK, manajemen resiko, manajemen pengetahuan.

2)  E-Government Maturity Models

Merupakan model tingkat kematangan yang mengukur evolusi SPBE dari aspek fungsionalitas dan kapabilitas teknis.

 

Tingkat kematangan pada kapabilitas proses terdiri dari 5 tingkat yaitu:

1.  Rintisan

2.  Terkelola

3.  Terstandarisasi

4.  Terintegrasi

5.  Terstruktur

 

Tingkat Kematangan pada kapabilitas fungsi teknis:

 

1.  Informasi	Layanan SPBE dalam bentuk satu arah
2.  Interaksi	Layanan SPBE dalam bentuk dua arah
3.  Transaksi	Layanan SPBE dalam bentuk pertukaran Informasi dan layanan
4.  Kolaborasi	Layanan SPBE terintegrasi dengan layanan SPBE yang lain
5.  Optimalisasi	Layanan SPBE dapat beradaptasi terhadap perubahan lingkungan internal dan eksternal

 

b.    Struktur Penilaian

Penilaian pada pelaksanaan SPBE dilakukan melalui struktur penilaian yang terdiri dari :

1.    Domain    : merupakan area pelaksanaan SPBE yang dinilai

2.    Aspek       : merupakan area spesifik pelaksanaan SPBE yang dinilai

3.    Indikator   : merupakan Informasi spesifik  dari pelaksanaan SPBE yang dinilai.

 

INDIKATOR	PENILAIAN
DOMAIN I	KEBIJAKAN INTERNAL SPBE
Aspek 1	Kebijakan Internal Tata Kelola SPBE
Indikator 1	Kebijakan Internal Tim Pengarah SPBE Instansi Pemerintah
Indikator 2	Kebijakan Internal Inovasi Proses Bisnis Terintegrasi
Indikator 3	Kebijakan Internal Rencana Induk SPBE Instansi Pemerintah
Indikator 4	Kebijakan Internal Anggaran dan Belanja TIK
Indikator 5	Kebijakan Internal Pengoperasian Pusat Data
Indikator 6	Kebijakan Internal Integrasi Sistem Aplikasi
Indikator 7	Kebijakan Internal Penggunaan Aplikasi Umum Berbagi Pakai
Aspek 2	Kebijakan Internal Layanan SPBE
Indikator 8	Kebijakan Internal Layanan  Naskah Dinas
Indikator 9	Kebijakan Internal Layanan Manajemen Kepegawaian
Indikator 10	Kebijakan Internal Layanan Manajemen Perencanaan dan Penganggaran
Indikator 11	Kebijakan Internal Layanan Manajemen Keuangan
Indikator 12	Kebijakan Internal Layanan Manajemen Kinerja
Indikator 13	Kebijakan Internal Layanan Pengadaan
Indikator 14	Kebijakan Internal Layanan Pengaduan Publik
Indikator 15	Kebijakan Internal Layanan Layanan Dokumentasi dan Informasi Hukum
Indikator 16	Kebijakan Internal Layanan Whistle Blowing System
Indikator 17	Kebijakan Internal Layanan Publik Instansi Pemerintah
DOMAIN 2	TATA KELOLA SPBE
Aspek 3	Kelembagaan
Indikator 18	Tim Pengarah SPBE Instansi Pemerintah
Indikator 19	Inovasi Proses Bisnis Terintegrasi
Aspek 4	Strategi dan Perencanaan
Indikator 20	Rencana Induk SPBE Instansi Pemerintah
Indikator 21	Anggaran dan Belanja TIK
Aspek 5	Teknologi Informasi dan Komunikasi
Indikator 22	Pengoperasian Pusat Data
Indikator 23	Integrasi Sistem Aplikasi
Indikator 24	Penggunaan Aplikasi Umum Berbagi Pakai
DOMAIN 3	LAYANAN SPBE
Aspek 6	Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik
Indikator 25	Layanan Naskah Dinas
Indikator 26	Layanan Manajemen Kepegawaian
Indikator 27	Layanan Manajemen Perencanaan
Indikator 28	Layanan Manajemen Penganggaran
Indikator 29	Layanan Manajemen Keuangan
Indikator 30	Layanan Manajemen Kinerja
Indikator 31	Layanan Pengadaan
Aspek 7	Layanan Publik Berbasis Elektronik
Indikator 32	Layanan Pengaduan Publik
Indikator 33	Layanan Dokumentasi dan Informasi Hukum
Indikator 34	Layanan Whistle Blowing System
Indikator 35	Layanan Publik Instansi Pemerintah

 

c.    Metode Pembobotan

 

Domain dan Aspek Penilaian	#Indikator	Total Bobot
Domain 1 Kebijakan SPBE	17	17%
Aspek 1  - Kebijakan Tata Kelola SPBE	7	7%
Aspek 2 -  Kebijakan Layanan SPBE	10	10%
Domain 2 – Tata Kelola SPBE	7	28%
Aspek 3 – Kelembagaan	2	8%
Aspek 4 – Strategi dan Perencanaan	2	8%
Aspek 5 – Teknologi Informasi dan Komunikasi	3	12%
Domain 3 – Layanan SPBE	11	55%
Aspek 6 – Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik	7	33%
Aspek 7 – Layanan Publik Berbasis Elektronik	4	22%

 

d.    Nilai Indeks SPBE

Nilai Indeks yang merepresentasikan tingkat pelaksanaan SPBE dikelompokkan berdasarkan predikat sbb:

NO	INDEKS	PREDIKAT
1	4,2 – 5,0	Memuaskan
2	3,5 - < 4,2	Sangat Baik
3	2,6 - < 3,5	Baik
4	1,8 – 2,6	Cukup
5	<1,8	Kurang

e.     Hasil Penilaian Indeks SPBE Kabupaten Magetan

Kabupaten Magetan telah 2 kali  mengikuti Evaluasi SPBE pada tahun 2018 dan 2019, dengan hasil sebagai berikut:

TAHUN	INDEKS SPBE	PREDIKAT
2018	1,82	CUKUP
2019	2,56	CUKUP

 

Demikian sekilas tentang Evaluasi Sistem Pemerintahan berbasis Elektronik , hal ini penting agar tiap daerah selalu meningkatkan dan mengevaluasi SPBE-nya tiap tahun agar nilai Indeks SPBE naik.